Soal Hafalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pancasila dan UUD 1945
1. Menurut Pasal 14
ayat (1) UUD 1945 hasil peribahan pertama, dalam hal memberikan grasi dan
rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari …
A.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B.
Dewan Perwakilan Rakyat
C.
Mahkamah Agung
D.
Menteri Kehakiman
E.
Dewan Pertimbangan Agung
Jawaban:
C
Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan
rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA).
Grasi adalah hak bagi
presiden untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan
pembebasan hukuman sama sekali.
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang.
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang.
2. Pemberian amnesti
dan abolisi oleh presiden, menurut UUD 1945 hasil amandemen perlu pertimbangan
dari …
A.
Mahkamah Konstitusi
B.
Dewan Pertimbangan
C.
Mahkamah Agung
D.
Komisi Yudisial
E.
Dewan Perwakilan Rakyat
Jawaban:
E
Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945, Presiden juga memberikan amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Amnesti adalah sebuah
tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah
dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.
Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara. Di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.
Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara. Di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.
3. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila
ditetapkan pada tanggal …
A.
4 Maret
1978
B.
22
Maret 1978
C.
12
Maret 1978
D.
14
Maret 1978
E.
2 Maret
1978
Jawaban:
B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978 dan terkandung dalam TAP MPR No.
II/MPR/1978. Nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) berdasarkan ketetapan tersebut
berjumlah 36 butir dan pada tahun 1994 diuraikan kembali oleh BP-7 Pusat
menjadi 45 butir
4. Berikut ini yang bukan merupakan materi program
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) adalah…
A.
Pancasila
B.
Keagamaan
C.
Wawasan
nusantara
D.
GBHN
E.
UUD
1945
Jawaban:
B
Pada masa Orde Baru, pemerintah mencanangkan
program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang materinya
terdiri dari: Pancasila, wawasan kebangsaan, GBHN, UUD 1945, dan materi lain
yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme.
5. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang
dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan
tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai…
A.
Pandangan
Hidup Bangsa
B.
Paradigma
Pembangunan Nasional
C.
Moral
Pembangunan
D.
Cita-cita
dan tujuan nasional
E.
Pengamalan
Pancasila
Jawaban:
C
Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang
dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan
tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan.
6. Tata cara mengucapkan Pancasila pada
upacara-upacara resmi ditetapkan dalam…
A.
TAP MPR
RI No. II/MPR/1978
B.
INPRES
No. 12 Th 1968
C.
UU No.
5 Th 1985
D.
UUD
1945
E.
TAP MPR
No. I/MPR/1983
Jawaban:
B
Tata cara mengucapkan Pancasila pada
upacara-upacara resmi ditetapkan dalam Inpres No. 12 Tahun 1968.
7. Konsekuensi dari hubungan kausal organis
antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 yang tidak
dapat dipisahkan ialah…
A.
UUD
harus merangkum sila-sila Pancasila
B.
Batang
tubuh merupakan penjelasan Pancasila
C.
Tiap
unsur tersebut harus saling mengisi
D.
Tiap
pasal tidak boleh saling bertentangan
E.
Nilai
Pancasila harus ada pada tiap pasal
Jawaban:
C
Konsekuensi dari hubungan kausal organis
antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 yang tidak
dapat dipisahkan karena pada hakikatnya merupakan satu rangkaian isi, arti
makna yang terkandung pada masing-masing alinea menggambarkan rangkaian
peristiwa dan keadaan yang saling berkaitan, saling mengisi berdirinya negara
Indonesia yang diakhiri dengan Kemerdekaan Indonesia.
8. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
ekonomi mengacu pada…
A.
Sila
ke-4 Pancasila
B.
Pembukaan
UUD 1945 alinea ke-4
C.
Pasal
28I ayat 2
D.
TAP MPR
No. XX/MPR/2000
E.
Dekrit
Presiden 5 Juli 1959
Jawaban:
A
Pancasila sebagai paradigma pembangunan
ekonomi mengacu pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sedangkan untuk pengembangan
ekonominya mengacu pada Pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga kemajuan
ekonomi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga
dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24
tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal…
A.
Pasal
24B dan 24C
B.
Pasal
24C dan 24D
C.
Pasal
24D dan 24E
D.
Pasal 24E
dan 24F
E.
Pasal
24F dan 24G
Jawaban: A
Hasil perubahan UUD 1945 ketiga yang
dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24
tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C.
10. Menurut amandemen ke- … UUD 1945 dinyatakan
bahwa … tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945.
A.
II,
aturan tambahan
B.
III,
aturan peralihan
C.
IV,
penjelasan
D.
I,
aturan tambahan
E.
II,
penjelasan
Jawaban:
C
Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen
keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan
Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain
merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kapan amandemen dilakukan…
Amandemen 1 pada 21 Oktober 1999
Amandemen 2 pada 18 Agustus 2000
Amandemen 3 pada 9 November 2001
Amandemen 4 pada 11 Agustus 2002
12. Pasal berapa saja yang diamandemen…
Amandemen 1 pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17,
20, dan 21
Amandemen 2 pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27,
28, 30, dan 35
Amandemen 3 pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22,
23, dan 24
Amandemen 4 pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24,
31, 32, 33, 34, dan 37
Komentar
Posting Komentar