Soal Hafalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pancasila dan UUD 1945

    1. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil peribahan pertama, dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari …
A.    Majelis Permusyawaratan Rakyat
B.     Dewan Perwakilan Rakyat
C.     Mahkamah Agung
D.    Menteri Kehakiman
E.     Dewan Pertimbangan Agung
Jawaban: C
Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA).
Grasi adalah hak bagi presiden untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali.
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang.


   2. Pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden, menurut UUD 1945 hasil amandemen perlu pertimbangan dari …
A.    Mahkamah Konstitusi
B.     Dewan Pertimbangan
C.     Mahkamah Agung
D.    Komisi Yudisial
E.     Dewan Perwakilan Rakyat
Jawaban: E
Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden juga memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.
Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara. Di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.


    3. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal …
A.    4 Maret 1978
B.     22 Maret 1978
C.     12 Maret 1978
D.    14 Maret 1978
E.     2 Maret 1978
Jawaban: B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978 dan terkandung dalam TAP MPR No. II/MPR/1978. Nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) berdasarkan ketetapan tersebut berjumlah 36 butir dan pada tahun 1994 diuraikan kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir

   4. Berikut ini yang bukan merupakan materi program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) adalah…
A.    Pancasila
B.     Keagamaan
C.     Wawasan nusantara
D.    GBHN
E.     UUD 1945
Jawaban: B
Pada masa Orde Baru, pemerintah mencanangkan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang materinya terdiri dari: Pancasila, wawasan kebangsaan, GBHN, UUD 1945, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme.

   5.  Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai…
A.    Pandangan Hidup Bangsa
B.     Paradigma Pembangunan Nasional
C.     Moral Pembangunan
D.    Cita-cita dan tujuan nasional
E.     Pengamalan Pancasila
Jawaban: C
Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan.

     6. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam…
A.    TAP MPR RI No. II/MPR/1978
B.     INPRES No. 12 Th 1968
C.     UU No. 5 Th 1985
D.    UUD 1945
E.     TAP MPR No. I/MPR/1983
Jawaban: B
Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam Inpres No. 12 Tahun 1968.

     7. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah…
A.    UUD harus merangkum sila-sila Pancasila
B.     Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila
C.     Tiap unsur tersebut harus saling mengisi
D.    Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan
E.     Nilai Pancasila harus ada pada tiap pasal
Jawaban: C
Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan karena pada hakikatnya merupakan satu rangkaian isi, arti makna yang terkandung pada masing-masing alinea menggambarkan rangkaian peristiwa dan keadaan yang saling berkaitan, saling mengisi berdirinya negara Indonesia yang diakhiri dengan Kemerdekaan Indonesia.
     8. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengacu pada…
A.    Sila ke-4 Pancasila
B.     Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
C.     Pasal 28I ayat 2
D.    TAP MPR No. XX/MPR/2000
E.     Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Jawaban: A
Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengacu pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sedangkan untuk pengembangan ekonominya mengacu pada Pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga kemajuan ekonomi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
     9.  Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal…
A.    Pasal 24B dan 24C
B.     Pasal 24C dan 24D
C.     Pasal 24D dan 24E
D.    Pasal 24E dan 24F
E.     Pasal 24F dan 24G
Jawaban:  A
Hasil perubahan UUD 1945 ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C.

     10.  Menurut amandemen ke- … UUD 1945 dinyatakan bahwa … tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945.
A.    II, aturan tambahan
B.     III, aturan peralihan
C.     IV, penjelasan
D.    I, aturan tambahan
E.     II, penjelasan
Jawaban: C
Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

  11.  Kapan amandemen dilakukan…
Amandemen 1 pada 21 Oktober 1999
Amandemen 2 pada 18 Agustus 2000
Amandemen 3 pada 9 November 2001
Amandemen 4 pada 11 Agustus 2002

  12.  Pasal berapa saja yang diamandemen…
Amandemen 1 pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
Amandemen 2 pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
Amandemen 3 pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, dan 24
Amandemen 4 pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, dan 37




Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOAL LATIHAN MOMEN INERSIA

Tugas Dinamika Rotasi Part 2

SOAL APLIKASI TORSI